Perusda Kolaka

Video Mahasiswa Bombana Desak Pemprov Sultra Cabut Perpanjangan IUP PT PLM

Belum ditonton sejak 24 July 2020
LuloPedia Indonesia 0 subscibers

LULOPEDIA.TV – KENDARI, Unjuk rasa pemberhentian izin usaha pertambangan PT. Panca Logam Makmur (PLM) yang berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Polda Sultra berakhir ricuh. Massa dan aparat kepolisian terlibat aksi kejar-kejaran akibat tidak ditemui oleh Kapolda Sultra, pada hari Kamis (23/7/2020).

Aksi demonstrasi di Kantor Gubernur dan Polda Sultra tersebut sempat memanas, lantaran massa aksi memaksa masuk untuk bertemu Ali Mazi, namun aparat Satpol PP yang melakukan pengamanan tak mengizinkan, sehingga terjadi tarik menarik antar kedua belah pihak.

Setelah melakukan aksi di Kantor Gubernur, aksi tersebut kemudian dilanjutkan di Polda Sultra. Kericuhan kembali terjadi dipicu saat massa pengunjuk rasa menerobos barisan pengamanan aparat kepolisian di depan Markas Polda Sultra. Bahkan seorang pengunjuk rasa tanpa mengenakan baju terlihat dikejar aparat karena berusaha masuk ke dalam area markas Polda Sultra.

Massa aksi yang tergabung dalam Konsorsium Forum Mahasiswa Bombana Bersatu (FMBB) bersama
Institute Demokrasi & Sosial Indonesia (IDI- SI) menuntut agar pencabutan dan pembatalan izin usaha pertambangan (IUP) PT. PLM yang telah diperpanjang beberapa waktu lalu.

Pasalnya, surat perpanjangan IUP operasi produksi PT. PLM yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra dinilai cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga surat keputusan tersebut tidak cukup hanya direvisi, tetapi harus dibatalkan atau dicabut.

Tak hanya itu massa aksi menduga kuat, Kepala DPMPTSP Sultra melakukan permufakatan jahat dengan PT. PLM karena telah menerbitkan surat keputusan perpanjangan izin nomor 672/DPMPTSP/X2019 tentang persetujuan perpanjangan pertama izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PLM, yang memiliki jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Zamal Basri mendesak Kepala Dinas PTSP Sultra, Masmuddin agar segera mencabut perpanjangan Izin tambang emas PT. PLM yang diterbitkan pada bulan Oktober 2019 karena tidak sesuai prosedur.

Zamal Basri menuturkan, kasus perpanjangan izin yang tidak sesuai prosedur PT. Panca Logam Makmur itu telah diadukan di Polda Sultra, agar mafia yang bermain didalamnya bisa diungkap.

Sebelum melakukan orasi di Kantor Gubernur dan Polda Sultra, mereka melakukan aksi di Kantor DPMPTSP Sultra. Mereka mendesak Gubernur Sultra untuk merekomendasikan atau memerintahkan Kepala Dinas PM PTSP untuk segera meninjau dan mencabut IUP perpanjangan PT. PLM yang diduga kuat diperoleh dengan cara inprosedural.

Di Kantor Gubernur Sultra, massa aksi diterima oleh Kepala Biro Kerjasama dan Investasi Setda Sultra, Harmin Ramba karena Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, sedang tudak ada ditempat. Dalam kesempatan itu, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi massa kepada Ali Mazi.

Zamal Basri minta kepada Kapolda Sultra untuk segera menarik anggota yang melakukan pengamanan di lingkup PT. Panca Logam Makmur. PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia.

Demikian, La Niati, Lulopedia.tv melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara